Sekilas Sejarah GPIB Pancaran Kasih Depok

Rombongan pekabar Injil bersama dengan Bidang Diakonia dari GKI Kwitang Jakarta mengadakan perkunjungan ke Cimanggis.

Renungan Harian

Sabda Bina Umat

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

1 Jul 2015

Menentang Penjualan Tanah, Pendeta GPIB Dipecat



Akibat menentang penjualan sebidang tanah SHM 82 di areal Gereja GPIB Immanuel, Pejambon, Jakarta Pusat, dalam kurun waktu enam bulan beberapa pendeta dipecat oleh Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (MS GPIB).

Melihat kondisi ini para pendeta, penatua,diaken, dan warga jemaat GPIB yang tergabung dalam Komunitas Pastoral Anti Pembodohan (Kompasando), menolak kesewenangan MS GPIB memecat dan menghukum para pendeta yang mengkritisi. Arogansi MS GPIB telah menyebabkan gejolak di internal GPIB yang jemaatnya tersebar di 300 lebih lokasi.

Akibatnya, tidak saja mengganggu pelayanan yang dijalankan oleh para pendeta terkait, tetapi juga telah menyebabkan ketegangan kehidupan bergereja dikalangan pendeta, penatua, diaken serta warga jemaat.

"Tidak menutup kemungkinan kami akan membawa masalahnya ke ranah hukum. Sebagai bagian dari GPIB, kita tidak akan berhenti berjuang menegakkan kebenaran, dengan segala risikonya," ujar Pendeta Domidoyo Ratupenu selaku ketua Kompasando, Senin (29/6).

Menurut Domidoyo, proses pelepasan tanah Pejambon oleh MS GPIB menjadi penyebab utama semua rangkaian penolakan oleh beberapa pendeta, penatua, diaken, dan warga jemaat GPIB.

Berdasarkan Tager GPIB, pengalihan hak milik GPIB harus disertai dengan perencanaan yang perinci, berisi alasan pengalihan, dan rencana penggunaan hasil pengalihan, yang dibuat oleh ahli di bidangnya, serta didukung oleh suatu studi kelayakan.

"Sampai saat ini semua itu tidak terjadi," katanya.

Domidoyo menuturkan,"Perpecahan dan pertentangan dalam tubuh GPIB adalah akibat sikap arogans MS GPIB, yang melakukan pemecatan dan hukuman kepada para pendeta yang bersikap kritis dengan cara melakukan proses alih tugas yang bersifat demosi atau hukuman."

Tercatat sejak April 2015 sampai saat ini sekitar 70 pendeta dimutasikan dan akan ada 30 pendeta yang dialihtugaskan yang bernuasa hukuman atau demosi.

Edwin Juliadi/EPR



2 Jun 2015

Sidang Raya CCA ke 14 : Membangun Rumah Tangga Allah



Sebuah acara perhelatan besar Sidang Raya Christian Conference of Asia (CCA) ke-14 telah dilaksanakan di Jakarta, yang bertempat di Hotel Mercure Ancol pada tanggal 20-27 Mei 2015 di Jakarta.

Sidang raya yang diikuti oleh 437 peserta yang berasal dari 28 negara di Asia, termasuk didalamnya beberapa wakil dari PGI wilayah Depok. Dengan mengambil tema living together in the household of god yang artinya “hidup bersama di rumah Tuhan”, semua peserta diajak untuk dapat mendengar satu sama lain, berbagi beban dan pergumulan, merayakan kesukacitaan dan menyuarakan hal-hal yang patut disuarakan sebagai wujud kepedulian.

Pada hari pertama diadakan steering committee yang membahas tentang perubahan peraturan untuk mendukung keefektifan pelayanan di CCA dan tata cara pemilihan moderator (ketua) CCA. Selain itu dalam sidang ini juga ada pembahasan evaluasi dan review program-program CCA yang menyangkut program kesekretariatan umu dan financial; keadilan, masalah-masalah internasional serta mengenai Isu-isu publik dibahas secara khusus dalam dialog sidang parallel antara lain perdagangan manusia (human trafficking), perdamaian dan keadilan di Myanmar, pembunuhan massal di Armenian, hingga perdamaian dan hak asasi manusia di Papua Barat, peningkatan fundamentalis agama dan kekerasan.

Dalam sidang raya ini juga ada diskusi lintas agama yang bertujuan untuk membuka pandangan perspektif yang lebih luas bagi para peserta sidang raya. Hadir dalam diskusi ini Dr. Musdah Mulia, Ketua Indonesian Conference on Religion for Peace (ICRP) dan dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ven. Banagala Upatissa, pimpinan Mahabodi Society of Sri Langka (Budha) dan pimpinan Sangha Nayaka fo japan, Swami Isa, a Hindu spiritual leader dan theoretical scientis dari Trivandrum, India and Dr. Tong Wingsze, direktur Tao Fong Shan Christian Center in Hongkong and adjunct professor at the Divinity School of Chu Chi College at Chines University.

Terdapat 4 prinsip yang harus diwujudkan untuk membangun dialog antar umat percaya yaitu prinsip kemanusiaan, kekeluargaan, demokrasi dan kemajemukan agama. Kita harus hidup dengan kesamaan tingkat satu sama lain, menghormati satu sama lain. Setiap orang harus sadar bahwa menjadi seorang individu dia juga harus menjadi bagian kesatuan dengan dunia. Energi positif yang dia berikan akan memberii dampak positif juga kepada kehidupan bersama di dunia. Kita tidak dapat hidup seorang diri dalam dunia yang diciptakan Tuhan ini tanpa memiliki hubungan dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan lain.

Diakhir acara konfrensi ini dilakukan pemilihan fungsional Christian Conference of asia dan terpilih sebagai Moderator (ketua) CCA periode 5 tahun berikut adalah Ephorus HKBP, Pendeta WTP Simarmata, M.Th. suatu kehormatan bagi Indonesia memiliki pemimpin di tingkat Asia.

Penutupan sidang raya CCA ini secara khusus sekretaris jenderal CCA Ibu Henriette Hutabarat lebang menyampaikan terima kasih kepada seluruh delegasi yang hadir dan panitia lokal yang telah mempersiapkan dan mendukung sidang raya ini dengan sangat luar biasa yaitu kepada bapak Sukur Nababan sebagai ketua panitia dan bapak Pdt. Binsar Pakpahan sebagai sekretaris panitia.



Sumber : www.pgi.or.id


13 Jul 2014

SBY: Tuhan Mengangkat Bangsa Kita dari Kegaduhan


PGI – Jakarta. “Saya menyambut Tema Sidang Raya ini, yang saya pahami tidak hanya dalam harafiah. Betul Aceh dan Nias dilanda tsunami dan gempa bumi hebat, dan kini sudah bangkit. Tetapi kita, sebagai bangsa, juga mengalami beragam kegaduhan di tahun 1998. Keyakinan dan harapan bagaimana Tuhan mengangkat kita dari situasi sulit ini ke arah yang lebih baik, tergambar dalam tema ini”, demikian antara lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons Undangan PGI untuk menghadiri Sidang Raya PGI yang akan berlangsung 11-17 Nopember 2014 di Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara.

Ketua Umum PGI, Pdt Dr Andreas Yewangoe, yang didampingi oleh Sekretaris Umum PGI, Pdt Gomar Gultom bersama Panitia Sidang Raya menjumpai Presiden terkait dengan rencana penyelenggaraan Sidang Raya XVI PGI yang bertema “Tuhan Mengangkat Kita dari Samudera Raya”

Presiden berjanji akan meneruskan kepada Presiden yang akan datang untuk menyampaikan undangan ini, agar Presiden terpilih nanti segera mengagendakannya.

Pada kesempatan ini, Ketua Panitia Pelaksana Sidang Raya (SR), Martinus Lase, menginformasikan kepada Presiden bahwa persiapan SR hingga saat ini berjalan baik dan Nias sudah siap menyambut 2000-3000 tamu. “Kendala yang terutama adalah sarana perhubungan. Penerbangan dari Medan ke Gunungsitoli hanya mampu mengangkut 560 orang per hari dengan 8 kali penerbangan, sehingga membutuhkan penanbahan penerbangan. Demikian juga dengan jalan dari Gunungsitoli ke Nias Barat masih harus dibenahi, serta keterbatasan kendaraan di Nias.

Menanggapi ini Presiden berjanji untuk membantu proses persiapan agar Sidang Raya dapat berjalan dengan baik. Presiden langsung memerintahkan Mendagri dan Menteri Perhubungan untuk turun ke lapangan dalam membenahi infrastruktur dan sarana yang dibutuhkan.

Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, yang turut mendampingi Presiden merespons bahwa ia akan menyiapkan dan menambah penerbangan ke Nias dan menyediakan 20 unit bus Damri untuk kebutuhan pelaksanaan Sidang Raya.

Sepuluh Tahun Kepresidenan SBY
Ketua Umum PGI juga menyampaikan terimakasih kepada SBY atas pengabdian dan pelayanannya selama hampir sepuluh tahun ini menjadi Presiden RI. “Tidak selalu kita sejalan dan sependapat, karena perspektif yang berbeda. Tapi banyak kemajuan yang telah kita capai dan bangsa ini berjalan dengan aman di bawah Pimpinan Bapak. Tentu masih banyak yang belum tercapai dan yang masih harus kita tingkatkan di masa depan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas kepemimpinan Bapak”, demikian Yewangoe.

Terkait dengan masa presidensialnya yang akan berakhir, SBY menyatakan bahwa
dia bisa bertahan sebagai presiden adalah karena doa, dukungan dan kritik masyarakat, termasuk kritik-kritik yang selama ini disampaikan oleh PGI. “Saya tulus mencintai semua elemen bangsa tanpa memandang bulu di tengah keragaman yang ada. “Hanya saja, negara kita sedang dalam transisi besar, barangkali rule of law belum sepenuhnya jalan; tapi niat saya dan pemerintah besar dalam rangka menciptakan harmoni dan kerukunan”, demikian Presiden SBY. Presiden juga mengatakan “Saya mendengar semua kritik, bahkan dari demonstrasi di depan istana pun saya baca spanduknya. Tapi masalahnya tidak semua bisa diselesaikan dengan cepat”.

Pilpres
Terkait dengan Pilpres yang tinggal dua hari lagi, Presiden memohon Pimpinan PGI agar menyerukan kepada seluruh umat Kristen untuk menciptakan suasana yang damai di tengah proses demokrasi ini. “Saat ini banyak yang kuatir akan ada kekacau-balauan. Tetapi menurut saya kuncinya ada pada pemimpin dari kedua kubu, bersama dengan pimpinan-pimpinan umat untuk memadamkan emosi, agar tidak mengkompori”.

Pemekaran Propinsi Kepulauan Nias
Pimpinan PGI dan Panitia yang hadir terdiri dari Bupati Nias, Bupati Nias Utara, Kepala Dinas Kesehatan Nias Selatan dan Walikota Gunungsitoli. Pada kesempatan ini, mereka menyampaikan permohonan agar gagasan memekarkan Propinsi Kepulauan Nias dapat direalisasikan dalam masa pemerintahan SBY. “Pemekaran ini menjadi penting untuk memajukan masyarakat Nias, yang dalam banyak hal sangat berbeda penanganannya dengan daratan Sumut. Semua persyaratan telah dipenuhi”, demikian Martinus Lase, Walikota Nias yang didukung oleh para. Bupati yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi permohonan ini, Presiden menyebutkan, “Manakala pemekaran merupakan sebuah solusi, pasti kita akan disetujui. Kalau persyaratan kurang, maka akan dibantu!” Terhadap permohonan ini, Presiden menyerahkannya kepada Mendagri, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, untuk menindaklanjutinya.

Pertemuan PGI dengan Presiden SBY di Istana Presiden, Senin Siang (7/7/2014).
SBY didampingi oleh Menkopolhukam, Menko Kesra, Mensesneg, Mensekab, Menteri Agama, Mendagri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. (GG)

Sumber : www.pgi.or.id
Foto : kompas.com

21 Feb 2014

Konven Pendeta & PST GPIB se-Indonesia



PANGKALPINANG- Pembukaan Konven Pendeta (suami istri) dan Persidangan Sinode Tahunan (PST), Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) se Indonesia, resmi dibuka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi, Rabu (18/2) kemarin. Konven Pendeta dan PST GPIB se-Indonesia di Convention Hall, Hotel Novotel Bangka Golf and Convention Center Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Kegiatan yang bertema “Membangun Kemitraan Antar Umat Demi Keselamatan Bangsa” ini, berjalan khidmat, dan diikuti 315 Jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia dan sekitar 365 tamu undangan. Turut Hadir Gubernur Babel, Rustam Effendi, Wakil Ketua DPRD Babel Ernawan Rebuin, Walikota Pangkalpinang M Irwansyah, Ketua Umum Majelis Sinode GPIB Pdt Markus F Manahutu M Th, Ketua I Majelis Sinode Pdt Martinus Tetelepeta M Min, Sekretaris Umum Majelis Sinode Pdt Adriaan Pitoy M Min.

Gubernur Rustam Effendi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya kegiatan GPIB terbesar dan pertama di Babel. “Kami menyambut baik peserta sidang GPIB 2014, kami (Babel, red) sebagai tuan rumah menyampaikan rasa hormat dan selamat datang di Negeri Serumpun Sebalai, Negeri Laskar Pelangi,” ujar Rustam di hadapan Jemaat yang hadir.

Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Pdt. Markus F. Manahutu M.Th, kepada Harian Babel Pos menjelaskan terselenggaranya kegiatan GPIB ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan membahas agenda kerja GPIB kedepannya. “Kami GPIB yakin, Jemaat kita punya kemampuan. Tahun ini kami percayakan kegiatan besar ini, diselenggarakan di Babel,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Sinode GPIB ini juga mengungkapkan bangga bisa hadir di Babel. Bahkan lebih jauh ia menilai Babel sebagai daerah pluralisme yang patut dicontoh dalam hal kerukunan umat beragam. “Babel ini sebuah percontohan, karena banyak informasi yang saya dengar, Babel dengan etnis, suku dan agamanya mampu hidup rukun dan damai,” ucap Pdt Markus.

Sekretaris Umum Pdt Adriaan Pitoy M Min. menuturkan, melalui Rakernas atau Konven Pendeta dan PST GPIB akan lebih membangun kemitraan antar umat demi keselamatan Bangsa. “Kegiatan seperti ini kita laksanakan setiap tahun dan juga secara bergantian. Sebelumnya di Pontianak, Medan, Makasar dan sekarang Babel. kesempatan ini (Rakernas,red) kita akan evaluasi program kerja selama 2013 lalu dan akan merumuskan program 2014,” ungkapnya.

Ditambahkan Pdt Adriaan Pitoy M Min, dalam sidang akan dimanfaatkan seluruh jemaat untuk kembali mematangkan visi misi kedepannya. “Kita GPIB mempunyai visi misi sebagai gereja sumber damai sejahtera bagi segenap umat, bahkan secara komisioner akan memberdayakan umat dalam perannya masing-masing. Khusus Babel, ini kesempatan agar bisa lebih dikenal dari peserta 25 provinsi lainnya. Karena selama ini kita mendengar info tentang Babel lintas agamanya cukup baik, dan itu kita nilai sejalan dengan GPIB,” sebut Pdt. Adrian.

Ia pun berharap dengan pelaksanaan Persidangan Sinode Tahunan yang merupakan simbol kebersamaan seluruh Jemaat GPIB, menjadi dasar membangun silaturahmi umat. “Sudah nyata selalu dijadikan dasar program kegiatan kita dalam suatu kebersamaan. Tidak mungkin Babel bisa melaksanakan event besar tanpa adanya kebersamaan,” tukasnya lagi.

Senada, Ketua Panitia Pelakasana Konven Pendeta dan PST GPIB Tahun 2014, Ir Budiman Ginting, Dip BE MM menyatakan, respon peserta terhadap tuan rumah Babel dalam agenda tahunan ini, sangat baik. “Meski begitu, apabila ditemui yang kurang menyenangkan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya,” pungkas pria yang juga seorang pejabat di Pemprov Babel ini.(www.harianbabelpos.com)

11 Feb 2014

Jangan Memilih Hanya Karena Simbol Agama Saja!


Jakarta - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, mengatakan, orang Kristen tidak harus memilih calon berdasarkan agama yang sama. Memilih pemimpin apapun agamanya dan etniknya tidaklah penting. Namun sangat disayangkan bila politis Kristen memakai simbol Tuhan sebagai alat menarik suara, dan itu penghinaan besar jika tetap dipakai dalam pemilihan umum calon leglislatif dan pemilihan presiden 2014.

“Orang Kristen gak harus memilih Caleg beragama Kristen. Agamanya, dan etnik apapun tidaklah penting. Dan kalau orang Kristen mau menjadi politik yang benar, dia tidak berkampanye dalam gereja saja. Dia berkampanye di mana saja karena ukuranya adalah prinsip politik, dan tindakannya, bukan agamanya apa,” katanya menegaskan saat seminar dan diskusi politik Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) di GBI Mawar Saron, Jakarta Utara, Senin (10/2).

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) ini mengungkapkan, kelemahan mendasar politisi Kristen. Masih ada yang menggunakan simbol kekristenan yang merendahkan dan menyederhanakan kekristusan Yesus dan itu merupakan sebuah penghinaan.

“Saya melihat ada satu kelemahan mendasar dari politik Kristen, mereka memakai simbol Kristen untuk alat menarik suara dan saya kira ini secara moral sangat buruk. Karena itu, merendahkan dan menyederhanakan kekristusan Yesus
dalam simbol-simbol Tuhan dan itu penghinan besar. Politisi Kristen harus berani untuk melompat keluar dari simbol dan belajar untuk bersikap universal,” Boni menegaskan, sambil menambahkan mengurangi jumlah Golput hanya dengan memperbaiki partai politik dan elite politik.

Dalam Pemilu tahun lalu, kata Boni, memang masih banyak golongan putih (Golput). Sebenarnya itu reaksi terhadap kepentingan politik yang dianggap tidak pro rakyat. Dan ketika politik dianggap masyarakat tidak membawa perubahan maka sebagian masyarakat terlihat apatis.

“Golput itu sebenarnya reaksi terhadap kepentingan politik yang dianggap tidak pro rakyat. Ketika politik tidak membawa perubahan orang kemudian tidak mau tahu dengan politik. Apatisme dalam bentuk yang kongkret adalah Golput. Meningkatkan partisipasi pemilih mengurangi jumlah Golput hanya dengan memperbaiki partai politik dan elite politik,” dia menerangkan.

Pro Rakyat secara Total  

Lebih lanjut Boni menjelaskan, pemimpin mendatang mau itu militer, atau sipil harus orang yang mempunyai intrergritas, punya masa lalu yang baik, punya pemikiran yang bagus, dan terbukti melakukan hal yang baik untuk rakyat. Paling penting dia sudah berbuat yang terbaik untuk rakyat karena Indonesia sangat sitemik, membutuhkan figur pemimpin yang berpihak pada rakyat secara total.

“Dari berbagai survei, popularitas itu juga mencermikan pandangan masyarakat soal kualitas tadi. Jokowi yang masih terbaik. Jokowi saya kira seluruh tindakan politiknya menjadi pidato yang menarik. Dia tidak bertumpu pada kata-kata tetapi pendapat. Calon lainya juga bagus, namun mereka belum terbukti secara maksimal,” katanya.

Memang, lanjutnya, Jokowi belum ditetapkan sebagi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), namun seharusnya para pemimpin negara belajar dari cara Jokowi.

“Yah terserah apakah Jokowi menjadi pemimpin atau tidak. Yang terpenting para pemimpin harus belajar dari Jokowi,”  kata Boni.

Sumber : satuharapan.com

10 Feb 2014

Ajakan Golput Bisa Berujung di Sel


Jakarta - Hati-hati untuk mengajak orang tidak memilih alias golput pada Pemilu 2014 nanti. Bisa jadi, yang mengajak ini akan masuk penjara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kalau ada pihak yang mengajak masyarakat untuk Golput, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori pidana.

"Ya, bisa dipidanakan. Bagi siapa saja yang mengajak untuk tidak memilih bisa dipidanakan," kata Komisioner KPU Divisi  Humas Data dan Informasi Ferry Kurnia Rizkiyansah, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Mantan komisioner KPUD Jawa Barat tersebut menjelaskan, dasar hukum pidana itu berdasarkan pasal 292 dan pasal 308 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. "Jadi jelas kan. Kalau mau golput itu kan hak pribadi. Tapi kalau mengajak orang apalagi dengan kekerasan, ya bisa dipidanakan dong," jelas dia.

KPU menargetkan partisipasi pemilih di Pemilu 2014 nanti mencapai 75%.


Sumber: pemilu.inilah.com

Pesan Pastoral MPH-PGI Pemilu 2014

Jakarta-  PGI sebagai lembaga keumatan yang menaungi sebagian besar gereja-gereja di Indonesia, menyampaikan Pesan Pastoral kepada segenap umat Kristen di Indonesia agar berpartisipasi dalam Pemilu 2014. selengkapnya Pesan Pastoral dari Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia sebagai berikut:

Tolak Politik Uang, Pilihlah dengan Hati Nurani dan Jangan Golput!

Saudara-saudara Umat Kristiani di Indonesia,
Tahun 2014 adalah Tahun Politik, sebab pada tahun ini akan berlangsung 2 (dua) Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu Pemilu Legislatif untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014. Hasil kedua Pemilu tersebut akan mengganti seluruh anggota parlemen dan mengganti Presiden dan Wakil Presiden kita. Dalam menyambut dua peristiwa penting itu, maka ruang publik kita selama tahun ini akan diisi oleh berbagai wacana dan informasi politik untuk mewarnai dan memaknai pelaksanaan Pemilu 2014 ini. Tentu ada wacana dan informasi yang membangun dan mencerdaskan, namun ada juga yang bersifat pembodohan dan penggiringan opini. Karena itu, sebagai warga negara, kita perlu lebih hati-hati dan cermat dalam mencerna semua itu agar kita tidak terjerumus dalam pemaknaan yang keliru tentang Pemilu. Kita hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu dan pencitraan yang makin masif menghampiri kita.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemilu selalu menjadi peristiwa penting yang menarik bagi setiap warga negara. Pemilu juga selalu memiliki makna eksistensial bagi sebuah negara, sebab Pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di pemerintahan. Pemilu juga adalah mekanisme pergantian pemegang kekuasaan secara periodik dan tertib. Dan dalam konteks Indonesia yang majemuk, Pemilu juga menjadi penting sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab. Dalam pengertian ini maka Pemilu merupakan kanalisasi konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, Pemilu tidak hanya sekedar bahwa setiap warga negara akan secara langsung menyalurkan hak politiknya untuk menentukan para pimpinan negara, tapi juga menjadi momentum dimana rakyat menaruh harapan akan adanya perubahan dan perbaikan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Bahkan Pemilu bisa menjadi alat kontrol dan kritik rakyat secara langsung bagi jalannya kekuasaan pemerintahan.
Namun demikian, kami menyadari bahwa Pemilu tahun ini berlangsung dalam suasana sosial politik yang sulit, yang membuat rakyat makin pesimis dan apatis terhadap Pemilu itu sendiri. Korupsi berlangsung di mana-mana, yang dilakukan oleh para pengurus partai politik, para pejabat dan para pemimpin bangsa, yang dipilih dalam Pemilu. Para pemimpin politik kita dengan rakus dan tanpa malu memanfaatkan posisi istimewa mereka untuk mengeruk habis harta kekayaan negara bagi kepentingan mereka sendiri dan partainya. Para anggota DPR pun lebih banyak memperjuangkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya, ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Begitu pula, para pimpinan lembaga eksekutif, lebih sibuk dengan urusan pribadi dan keluarganya ketimbang mengurus rakyat. Semua ini berlangsung di depan mata rakyat, seolah tak ada yang salah dan tanpa bisa dihentikan, minimal sebelum pejabat bersangkutan masuk bui. Akibatnya rakyat menjadi kecewa, marah dan muak dengan para politisi sehingga cenderung malas untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Situasi ini yang membuat mengapa pembangunan demokrasi kita seakan berjalan di tempat dan sulit mendapatkan makna substansialnya. Demokrasi kita dibajak oleh perilaku korup dan rakus para elit politik.
Bersamaan dengan itu, muncul pula sejumlah pertanyaan elementer yang terasa sulit untuk dijawab. Apakah sebenarnya demokrasi itu? Apa pentingnya demokrasi bagi kita? Untuk apa kita berdemokrasi? Masih adakah masa depan demokrasi di negeri yang pluralistik ini? Bagaimana pula perspektif demokrasi (Pancasila) yang diharapkan? Kalau demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, mengapa kemudian rakyat dan warga masyarakat menjadi skeptis dan apatis terhadap praktek berdemokrasi itu sekarang ini? Mengapa demokrasi tidak menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat? Mengapa tatanan kehidupan politik nasional semakin diwarnai dengan kekerasan dan anarkis dalam proses demokrasi sekarang ini? Apa yang salah dengan demokrasi kita? Demikian juga, Pemilu sebagai salah satu elemen penting demokrasi terasa seolah makin tak penting lagi. Kalau begitu, apa pentingnya Pemilu bagi kita sekarang?
Mengapa Harus Memilih?
Dalam kondisi seperti itu, memang sangatlah sulit untuk meyakinkan dan membangun optimisme rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Namun demikian, kami merasa bahwa ikut berpartisipasi dalam Pemilu tetap penting. Justru menjadi semakin penting di tengah apatisme rakyat yang semakin tinggi. Karena itu, Sidang MPL PGI 2014 di Merauke, Papua, menganjurkan agar warga gereja ikut secara aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2014 dan tidak “golput.” Setidaknya ada 4 (empat) alasan yang bisa dikemukakan, yaitu:
  1. Dalam Sidang Raya PGI 1972 di Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Lukas 4:18-19, gereja-gereja menegaskan bahwa “Injil adalah ‘Kabar Baik’ yang diperuntukkan bagi setiap orang. Injil yang konkrit memasuki berbagai persoalan konkrit manusia. Gereja-gereja diajak dan didorong untuk melibatkan diri dalam pembangunan nasional, sebab di sanalah Kabar Baik didengar dan dirasakan, asal saja berbagai upaya itu dilakukan dengan memperhatikan keadilan, martabat manusia, kesejahteraan dan sebagainya. Manusia tidak boleh dikorbankan bagi pembangunan, melainkan pembangunan untuk manusia. Itu berarti bahwa gereja-gereja tidak boleh lagi mengurung dirinya dalam tembok-tembok gereja (ghetto). Gereja harus memasuki seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang politik.” Sejak itu, gereja-gereja meyakini bahwa partisipasi warga gereja dalam Pemilu merupakan wujud nyata tanggungjawab politik dalam pembangunan demokrasi bangsa ini. Ikut memilih adalah bagian dari upaya untuk menyampaikan Kabar Baik bagi bangsa ini. Karena itu, ikut memilih tak hanya merupakan upaya untuk melaksanakan hak konstitusional sebagai warga negara, tapi lebih dari pada itu merupakan tanggungjawab iman sebagai warga gereja yang hidup di tengah-tengah bangsa ini.
  2. Pemilu adalah alat kontrol dan kritik terhadap kekuasaan. Karena itu, di dalam Pemilu terjadi apa yang disebut sebagai reward and punishment. Rakyat akan menghargai dan mengapresiasi partai atau penguasa yang dinilai sungguh-sungguh bekerja untuk mereka, dengan cara memilihnya. Sebaliknya, rakyat akan menghukum  partai atau penguasa yang tidak bekerja secara baik bagi, oleh dan untuk mereka, dengan cara tidak memilihnya. Karena itu, kami berharap bahwa dengan memilih kita akan ikut menentukan arah perubahan bangsa ini ke depan.
  3. Sebagaimana kita ketahui dan alami bersama, partisipasi rakyat dalam Pemilu cenderung menurun. Fenomena ini dapat saja kita maknai sebagai kritik atau ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap hasil Pemilu yang ternyata tidak membawa akibat terhadap perbaikan kehidupan dan kesejahteran rakyat serta terciptanya keadilan. Namun demikian, jika kecenderungan seperti ini terus berlangsung maka akan mengurangi derajat legitimasi substansial Pemilu yang secara langsung akan berimplikasi terhadap kurangnya legitimasi moral dari pemimpin yang akan terpilih. Kami merasa bahwa dalam konteks transisi demokrasi yang belum sempurna ini, legitimasi legal-formal belumlah cukup, diperlukan juga legitimasi moral. Legitimasi moral terhadap hasil Pemilu ini penting untuk memberikan derajat kewibawaan yang cukup bagi para pemimpin yang akan terpilih.
  4. Pemilu kita menggunakan sistem yang rumit, yaitu: proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Semakin rumit sebuah sistem Pemilu maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan kecurangan atau manipulasi suara. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu di Era Reformasi, tingginya angka golput sering menjadi modus kecurangan dan manipulasi suara. Dalam hal ini, ikut memilih kita maknai sebagai upaya untuk semakin menutup ruang kecurangan dan manipulasi suara.
Berdasarkan keempat alasan tersebut, PGI berpendapat bahwa menjadi golput adalah sikap yang tidak tepat saat ini! Kalaupun saat ini dirasakan bahwa belum atau tidak ada partai (atau calon) yang baik dan benar-benar dapat mewakili aspirasi masyarakat, perlulah disadari bahwa kita berada dalam situasi minus malum, yaitu situasi dimana kita sulit menemukan atau bahkan tidak ada “figur” yang baik dan bermutu. Karena itu, yang kita lakukan sekarang adalah memilih “yang kurang buruk dari yang buruk’, sambil terus berdoa agar terjadi “pertobatan politik” supaya hasil Pemilu 2014 dapat membawa kebaikan bagi bangsa ini.
Seruan Pastoral PGI
Untuk itu, menghadapi Pemilu Legislatif yang akan berlangsung pada hari Rabu, 9 April 2014 nanti, MPH PGI menyerukan hal-hal sebagai berikut:
  1. 1.    Kepada Penyelenggara Pemilu
Kami menyadari bahwa tugas sebagai penyelenggara Pemilu bukanlah tugas yang mudah. Kritik pedas dan kecaman keras bahkan caci maki harus sering Anda alami dan rasakan. Tapi meski berat, ini merupakan tugas yang mulia dan suci. Karena itu, tetaplah teguh dan sabar serta jangan berputus asa! Terus berkomitmen melaksanakan tugas itu dengan baik dan benar. Jangan tergoda oleh tawaran suap! Kedepankan integritas dan moralitas Kristiani dalam melaksanakan Pemilu. Kami mendoakan agar Anda dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar sehingga menjadi berkat bagi bangsa ini.
  1. 2.    Kepada Calon Anggota Legislatif
Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi untuk kesediaan Anda memberi diri menjadi Caleg dalam Pemilu 2014. Sebab kami menyadari bahwa tidaklah mudah menjadi caleg dalam carut-marut politik saat ini. Namun kami yakin bahwa pilihan itu merupakan wujud panggilan iman Anda untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ini merupakan panggilan yang suci! Karena itu, kami berharap agar dalam proses Pemilu Anda tetap santun, mengedepankan damai dan cinta kasih, mengikuti aturan yang berlaku dan tidak melakukan politik uang. Jangan menjual isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dalam kampanye dan penggalangan dukungan, sebab itu akan semakin merusak NKRI. Jadilah caleg yang berintegritas dan raihlah kemenangan dengan cara-cara yang bermartabat dan terhormat! Sebab hanya dengan demikianlah Anda akan menjadi Saksi Kristus yang baik bagi bangsa ini. Kami berdoa agar Anda berhasil dalam Pemilu ini.
  1. 3.    Kepada Pemilih
Kami menyadari bahwa tidaklah mudah menentukan siapa yang akan Anda pilih dalam Pemilu 2014 ini. Bahkan Anda sendiri mungkin tidak mendapatkan alasan yang cukup untuk datang memilih. Perilaku para elit politik dan pejabat yang buruk mungkin membuat Anda kecewa dan tidak melihat ada harapan. Banyaknya partai dan caleg yang ikut, serta minimnya informasi tentang mereka yang bisa Anda dapatkan, makin membuat persoalan tambah rumit. Jika Anda kecewa, tentu merupakan hal yang wajar dan alami, bukan merupakan sesuatu yang keliru. Namun demikian, kekecewaan itu justru harus menjadi energi posisif untuk memilih secara cerdas berdasarkan hati nurani.
Janganlah cepat percaya dengan bujuk rayu partai dan para caleg dengan berbagai cara dan siasat untuk mendapatkan dukungan Anda! Tapi cermati dan telitilah komitmen dan kesungguhan mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan yang penting adalah tolaklah politik uang!
Jagalah agar Pemilu 2014 ini berlangsung secara damai dan aman. Berpartisipasilah dalam semua proses secara tertib dan santun agar Pemilu dapat berjalan baik dan aman. Ikutlah terlibat dalam pengawasan Pemilu untuk mengawasi kecurangan dan manipulasi yang seringkali terjadi dalam setiap Pemilu, agar hasil Pemilu 2014 betul-betul merupakan cermin pilihan rakyat.
Kami berdoa untuk Anda semua!
  1. 4.    Kepada Gereja-Gereja
Kami menyerukan agar dalam menyambut Pemilu 2014, gereja-gereja melakukan hal-hal sebagai berikut:
  1. Ajak dan doronglah warga gereja untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu nanti.
  2. Lakukanlah pendidikan politik kepada warga jemaat agar mereka paham tentang hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu serta mengapa mereka harus berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam rangka pendidikan politik ini, lakukan juga kampanye menolak politik uang dan suap dalam Pemilu.
  3. Jangan jadikan gereja sebagai arena kampanye partai dan caleg. Tidak saja karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap aturan Pemilu, melainkan karena hal itu bisa mengganggu keharmonisan kehidupan persekutuan dalam gereja. Tapi didiklah para caleg agar menjadi caleg yang bermoral baik, berkualitas, patuh aturan dan menjauhi politik uang.
  4. Bersikaplah netral atau tidak memihak kepada partai atau caleg tertentu! Jika ada warga jemaat yang menjadi caleg, tetaplah perlakukan dia seperti jemaat pada umumnya. Namun, fasilitasi komunikasi dan pertemuan antara jemaat dengan semua caleg dari berbagai macam partai yang ada di jemaat Anda secara proporsional dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
    1. Lakukanlah pengawasan proses Pemilu untuk meminimalisasi pelanggaran dan manipulasi hasil Pemilu.
Pedoman Memilih dalam Pemilu 2014
Pada bagian akhir Pesan Pastoral ini, kami ingin memberikan pedoman untuk memilih kepada warga gereja yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilu nanti. Pedoman ini berisi prinsip-prinsip moral Kristiani untuk warga gereja dalam rangka berpartisipasi dalam Pemilu 9 April 2014 nanti. Sebagai berikut;
  1. Jangan Memilih Berdasarkan Agama! Salah satu persoalan pelik bangsa kita saat ini adalah menguatnya sektarianisme dan fanatisme atas dasar agama. Politisasi agama dalam Pemilu pun sangat kental dengan nuansa tersebut. Kita tidak ingin Pemilu menjadi ajang untuk semakin melestarikan atau memperkuat sektarianisme dan fanatisme ini. Pemilu harus kita maknai sebagai momentum untuk semakin memperkuat komitmen untuk memperkokoh NKRI. Karena itu, dalam memilih berilah penilaian berdasarkan kapasitas, kualitas dan rekam jejak figur, bukan berdasarkan agama. Memilih berdasarkan agama berarti kita memberi sumbangan terhadap keruntuhan NKRI di masa depan.
  2. Jangan Pilih Partai dan Caleg yang Korupsi! Korupsi merupakan persoalan bangsa yang sangat akut. Karena itu, kita tak ingin parlemen kita nanti dihuni oleh partai dan orang-orang yang bermental korup dan tamak. Kita berharap Pemilu 2014 menjadi momentum untuk memutus mata rantai korupsi. Pemilu 2014 harus kita maknai sebagai hukuman terhadap praktek korup yang dilakukan partai dan caleg di masa lalu.
  3. Jangan Pilih Partai dan Caleg yang Melakukan Politik Uang! Salah satu persoalan Pemilu kita saat ini adalah maraknya politik uang. Sebagaimana pengalaman dalam Pemilu sebelumnya, politik uang akan makin marak di masa kampanye dan masa tenang. Politik uang adalah salah satu mata rantai korupsi. Karena itu, kita yakin bahwa partai atau caleg yang melakukan politik uang akan terlibat korupsi ketika menduduki jabatan di parlemen. Dan tentu, kita tidak ingin Pemilu 2014 menghasilkan koruptor baru.
  4. Jangan Pilih Partai dan Caleg Pelanggar Aturan! Salah satu tugas parlemen adalah membuat aturan (Undang-undang). Dan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja legislasi parlemen menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas regulasi yang dihasilkan DPR cenderung rendah. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya UU yang digugat dan dikabulkan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Faktanya bahwa dalam Pemilu banyak partai dan caleg dengan sengaja melanggar aturan kampanye. Perilaku seperti ini kita nilai kurang baik jika dihubungkan dengan tugas yang akan diemban sebagai pembuat aturan. Karena itu, kita ingin parlemen nanti akan dihuni oleh orang-orang yang bermartabat dan berintegritas.
  5. Pilihlah Partai, Baru Calegnya! Pemilu kita menggunakan sistem proporsional terbuka dengan penentuan kursi berdasarkan suara terbanyak caleg. Yang penting kita ketahui adalah dalam sistem proporsional yang menentukan adalah partai, bukan caleg. Para caleg hanyalah alat partai untuk meraup suara sebanyak mungkn demi memenangkan Pemilu. Sebab setelah terpilih semua caleg harus tunduk pada garis kebijakan perjuangan partai. Dalam konteks seperti ini, bagaimana pun baiknya dan hebatnya seorang caleg, tapi kalau dia berada di dalam partai yang tidak baik, maka perjuangannya akan sia-sia. Karena itu, dalam memilih, pilihlah lebih dulu partai, lalu tentukan calegnya.
  6. Pilihlah yang Memiliki Komitmen Memperjuangkan Kebebasan Beragama! Sebagaimana kita ketahui, persoalan kebebasan beragama beberapa tahun terakhir ini semakin memprihatinkan. Padahal kemajemukan agama adalah salah satu warisan bangsa yang sangat berharga. Dan kalau kecenderungan seperti ini terus dibiarkan, maka ini merupakan ancaman terhadap NKRI. Karena itu, kita berharap parlemen kita nanti akan diisi oleh partai dan oang-orang yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam mempertahankan kebebasan beragama di negeri ini.
  7. Pilihlah yang Memiliki Komitmen untuk Membela Rakyat Miskin dan Tertindas! Persoalan rakyat miskin dan tertindas selalu menjadi duri dalam capaian-capaian pembangunan bangsa kita saat ini. Pasalnya, isu ini seringkali tidak menjadi pertimbangan utama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Karena itu, secara nyata kita melihat semakin lebarnya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Begitu juga, rakyat tertindas semakin sulit untuk mendapatkan keadilan. Seiring dengan itu, perhatian para elit politik terhadap orang miskin dan tertindas makin kecil dan cenderung tak tulus sebab bagian dari pencitraan. Untuk mengatasi hal itu, kita membutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh mau memperjuangkan kepentingan rakyat miskin dan tertindas tersebut.
  8. Pilihlah yang Memiliki Komitmen terhadap Perjuangan Perempuan! Persoalan perempuan harus terus menjadi perhatian kita. Ketertinggalan dan keterbelakangan perempuan serta akses ke ruang publik yang masih sangat terbatas membutuhkan komitmen perjuangan yang sungguh-sungguh. PGI sejak lama dan sampai saat ini punya komitmen iman untuk memperjuangankan persoalan yang dihadapi perempuan. Karena itu, agar perjuangan perempuan bisa lebih efektif, maka kita membutuhkan figur yang tidak sekadar punya komitmen, tapi juga yang memiliki pemahaman dan perspektif baik tentang kesetaraan jender, untuk duduk di parlemen.
  9. Pilihlah yang Jujur dan Santun! Dunia politik penuh dengan kebohongan dan ketidaksantunan. Para politisi kita juga mudah sekali tersulut emosi dan melakukan kebohongan dengan menebar janji-janji palsu. Karena itu, cermatilah politisi jenis ini dan jangan memilih mereka! Ke depan, kita membutuhkan politisi yang jujur dan santun dalam berkomunikasi dengan rakyat.
  10. Pilihlah yang Memiliki Komitmen memperjuangkan Pelestarian Lingkungan. Dunia yang kita diami ini kini telah terancam oleh kehancuran dalam berbagai bentuk bencana karena keserakahan manusia dan pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Olehnya, pilihlah partai dan caleg yang memiliki komitmen untuk memelihara kelestarian alam.
Di atas semuanya itu, kami mengajak Anda semua untuk Memilih dengan Hati Nurani! Hati nurani diyakini sebagai tempat “Roh Allah” berdiam dalam diri setiap orang. Karena itu, hati nurani tidak pernah bohong. Untuk itu, gunakan hati nurani Anda dalam menentukan pilihan nanti. Jangan terpengaruh, terlibat atau bahkan melibatkan diri dalam politik uang! Sebab itu berarti Anda menggadaikan hati nurani Anda.
Demikianlah, Saudara-saudara Umat Kristiani di Indonesia, Pesan Pastoral MPH PGI ini. Semoga membawa berkat dan kebaikan bagi bangsa ini! Amin.
Jakarta, 10 Februari 2014

Atas nama
MAJELIS PEKERJA HARIAN
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA
Pdt. Dr. A. A.Yewangoe                       Pdt.Gomar Gultom, M.Th.
                              Ketua Umum                                               Sekretaris Umum




Sumber : www.pgi.or.id

3 Feb 2014

Pendeta Palti Panjaitan: Polisi Ditekan Massa Intoleran


JAKARTA - Menurut pendeta Palti Panjaitan pimpinan HKBP Filadelfia, kebijakan Polres Kota Bekasi menjadikan dirinya sebagai tersangka Tindak Pidana Ringan (Tipiring), yang kini sudah masuk panggilan ketiga karena Polisi mendapatkan tekanan dari massa intoleran untuk segera memproses kasus itu.    
“Saya sedang menunggu panggilan ke tiga untuk dibawa kepengadilan. Dengan kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Pada panggilan pertama saya tidak hadir, panggilan kedua saya juga tidak hadir,” kata Palti Panjaitan saat melakukan ibadah di depan Istana Negara bersama para jemaat, di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (2/2).
Palti menilai, kasusnya ini hanya rekayasa, sebelumnya ia hanya dikenakan tindak pidana biasa. Jaksa sendiri tidak pernah melanjutkan kasus ini dan menuntutnya ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat serta bukti-bukti yang kuat.
Pendeta Palti Panjaitan menerangkan bahwa Polisi malah membuat Tipiring yang artinya Polisi bisa langsung membawanya kepengadilan walaupun tanpa jaksa penuntut umum. Jika pada panggilan ketiga nanti tetap dipaksa ke pengadilan, dirinya akan datang.  
“Saya tidak pernah mau dengan proses ini karena menurut saya ini rekayasa. Biasanya memang panggilan ketiga ialah pangilan paksa. Jadi ada kemungkinan bisa dipaksa hadir atau kemungkinan persidangan jalan tanpa kehadiran saya. Karena saya dengan kesadaran sendiri tidak mau hadir. Yah kalau nanti tetap dipaksa, ya saya harus datang,” terang Palti.
Ia mengungkapkan, Polisi seperti di bawah tekanan. Tekanan ini datang dari kelompok intoleran karena menurut Polisi kantornya sering didemo oleh kelompok intoleran. Baik itu didatangi langsung ke kantor polisi atau mengirim surat agar segera menangkapnya, dan segera diproses.
“Polisi di bawah tekanan, karena massa intoleran sering mendatangi Kantor Polisi atau mengirim surat agar saya segera diproses. Ini merupakan pelemahan perjuangan dengan menangkap pimpinannya dan berharap anggotanya yang lain tidak akan berjalan lagi memperjuangkan tempat ibadahnya,” ungkap dia.
Ibadah Di depan Istana Negara
Ibadah di depan Istana Negara, kata Palti, ini terus dilakukan jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi, menuntut pembangunan tempat ibadah karena sudah melalui proses serta ketetapan hukum yang jelas. Namun tetap tidak ada ketegasan baik dari tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan ini sudah masuk tahun yang ke tiga.
“Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, semua jalan telah ditempuh, mulai Ombusmand, MA, namun tetap tidak pernah dieksekusi pemerintah, baik pusat dan daerah. Padahal sudah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah sampai detik ini tidak berbuat apa-apa, seolah-olah mereka tidak mampu mengatasi permasalahan ini. Malah ada pembiaran berarti ada faktor kesengajaan,” terang Palti.
Ia menambahkan, ibadah di depan istana tidak hanya dilakukan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia saja melainkan dari berbagai agama. Baik dari Katolik, Syiah yang juga sering melakukan ibadah bersama. Hingga membuat nama sendiri yaitu Ibadah rumah bersama.
“Ibadah rumah bersama dari berbagai agama, bertujuan menuntut negara ini menjamin dan melindungi kebebasan beragama serta beribadah, dari doa yang kami panjatkan bersama-sama,” jelas Palti.
Ia pun berharap, presiden yang akan terpilih di tahun ini, lebih tegas menjamin kebebasan beragama dan beribadah, serta mampu menerapkan peraturan sesuai dengan konsitusi yang ada di Indonesia.
Kriminalisasi atas Pendeta Palti Panjaitan pimpinan Jemaat HKBP Filadelfia ini telah ditetapkan Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi menjadi tersangka tindak pidana ringan (Tipiring) dalam kasus penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan.  
Kejadian berawal saat akan melaksanakan ibadah malam Natal 24 Desember 2012 di desa Jejalen Jaya, Tambun Bekasi. Sebelum sampai di lokasi peribadatan, para jemaat sudah dihadang banyak orang.
Ibadah akhirnya batal. Jemaat dilempari kotoran, air jengkol yang sudah dibusukkan. Ada polisi, tetapi polisi tidak berbuat apa-apa.
Lalu terjadi perdebatan antara pendeta Palti dengan Abdul Azis, pimpinan massa intoleran. Tetapi akhirnya tidak terjadi apa-apa. Kejadian itu sudah dilaporkan ke polisi dan salah satu laporan telah disidangkan di Bekasi.
Ternyata pelaku juga melaporkan Pendeta Palti Panjaitan. Pendeta Palti Panjaitan dikriminalisasikan dengan dilaporkan melakukan penganiyaan oleh Abdul Azis. Pihak Kejaksaan sudah menyebutkan bahwa berkas itu tidak memenuhi syarat jika disebut sebagai bentuk penganiayaan.
Karena pihak Kejaksaan sudah menyatakan ini tidak memenuhi syarat, Polisi akhirnya mengajukan tuntutan tindak pidana ringan.
Sumber: SATUHARAPAN.COM

20 Jan 2014

GPIB Koinonia Menjadi Pos Pengungsian Korban Banjir




Jakarta - Sebanyak 1.150 pengungsi memenuhi pos pengungsian di Gereja GPIB Koinonia, Kebon Pala, Jakarta Timur hingga Minggu siang.

Para pengungsi yang berasal dari bantaran Kampung Melayu, Kebon Pala, bantaran Ciliwung dan Tongtek, Jatinegara tersebut telah berada di pengungsian selama sepekan terakhir akibat banjir yang melanda Jakarta.

"Pada Senin (13/1) pagi, pengungsi berjumlah 830 orang, naik jadi 1.000 orang pada Kamis (16/1) malam," kata Koordinator Posko Pengungsian Gereja GPIB Koinonia, Anja Patti, di Jakarta, Minggu.

Hingga saat ini, masih banyak warga yang berusaha mendaftar untuk mengungsi di gereja tersebut, tetapi terpaksa harus ditolak oleh pihaknya karena keterbatasan kapasitas ruangan.

Ia menambahkan pasokan makanan untuk para pengungsi yang berasal dari bantuan dari gereja-gereja yang berada di Jakarta hingga saat ini masih mencukupi.

Sementara untuk pelayanan kesehatan, pihaknya bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.

"Dari pihak Sudinkes, setiap hari datang untuk stand by," katanya.

Meski demikian, beberapa jenis penyakit tetap menyerang para pengungsi diantaranya gatal-gatal, diare, demam, batuk dan pilek. Bahkan pihaknya mencatat ada beberapa anak yang menderita sakit mata namun belum bisa diobati karena tidak tersedianya obat-obatan.

Terlihat ratusan orang memenuhi ruangan di lantai 2 dan lantai 3 gereja tersebut. Mereka ada yang tertidur, duduk, ataupun berbincang dengan sesama pengungsi. 

Sementara ketika petugas gereja membagikan sejumlah pakaian, para pengungsi ini terlihat antusias untuk mendapatkan pakaian.

"Hari ini sudah dibagikan 12 dus yang satu dusnya berisi 50 hingga 100 potong pakaian," katanya. 

(ANTARA News)

 
Close X
Back to TOP